www.detik.com, Kamis, 11 Agustus 2022
Detik
Pemprov DKI Jakarta melakukan penjenamaan nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Komisi E DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah pertimbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 31 RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Pemprov menyebut nama Rumah Sehat untuk Jakarta telah lama disiapkan.
“Terkait penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta sudah cukup lama disiapkan,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Senin (8/8).
Ani menjelaskan beberapa pertimbangan Anies menggunakan nama Rumah Sehat untuk Jakarta. Pertimbangan itu salah satunya untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap rumah sakit.
Dipanggil Minggu Depan
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak angkat bicara. Ia mengungkap pihaknya bakal memanggil Dinkes DKI Jakarta pada pekan depan.
“Kita lihatlah. Minggu depan paling lambat,” kata Johnny saat dihubungi, Selasa (9/8/2022).
Kritik Anies
Johnny mengatakan agenda pemanggilan tersebut bertujuan meminta penjelasan kepada Dinkes selaku OPD yang bertanggung jawab atas penjenamaan Rumah Sehat itu. Dia menilai semestinya Anies Baswedan lebih memprioritaskan meningkatkan layanan rumah sakit ketimbang branding.
“Pak gubernur kita ini gimana sih, itu kan nggak pokok banget, apalagi katanya hanya nulis Rumah Sehat, apa gunanya sih? Sebenarnya kalau Pak Gubernur itu punya perhatian pokok terhadap persoalan RS, yang harus dipikirkan itu pelayanan. Pelayanannya masih amburadul, khususnya di Puskesmas, RSUD,” jelasnya.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengubah 31 nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Salah satunya RSUD Tarakan ini (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Politikus PDIP itu juga menyoroti pelayanan RSUD Jakarta yang tidak maksimal karena kerap merujuk pasien dari rumah sakit lainnya. Dia bakal mendorong agar DKI melakukan pengadaan peralatan canggih dan didistribusikan ke faskes milik daerah demi pemerataan layanan kesehatan. Mengingat, Jakarta memiliki alokasi APBD yang besar.
“Yang harus dipikirkan lagi adalah gimana supaya RSUD di Jakarta, dia sudah punya peralatan-peralatan canggih, jadi nggak ada lagi warga DKI Jakarta kalau sakit tidak dirujuk ke RSCM. Kita kan punya dana APBD Rp 87 triliun, kenapa nggak berpikir ke situ, untuk menyiapkan alat-alat yang canggih itu,” ujarnya.
Johnny mengkritik tujuan Anies dan Pemprov DKI menggaungkan branding Rumah Sehat untuk Jakarta. Menurutnya, kebijakan itu tak mencerminkan kepentingan warga Ibu Kota saat ini.
“Pak Gub sebenarnya mengalami proses disorientasi, dia nggak tahu apa yang mau dilakukan karena dia keluar dari visinya kemarin. Dia hanya buat sebuah kegiatan maupun kebijakan yang hanya jadi perhatian, yang kontroversial, menjadi pusat pemberitaan. Bukan semata-mata kepentingan warga DKI tapi kepada persoalan apa nanti yang dia capai karier ke depan,” tegasnya.
Wagub Tak Mempermasalahkan Kritik
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait banyaknya kritik terkait penjenamaan 31 RSUD. Ia memandang perbedaan pendapat tak perlu dipermasalahkan.
“Nggak apa-apa. Itu kan kalau ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, itu tidak perlu dipermasalahkan atau diributkan. Justru itu memperkaya kita semua, masing-masing supaya lebih baik lagi, masing-masing pendapat tentu punya tujuan dan maksud yang baik,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Riza menyampaikan branding rumah sehat bertujuan membangun mindset baru untuk masyarakat. Selama ini fungsi rumah sakit lebih dikenal untuk mengobati orang sakit. Riza juga menyebut kebijakan tersebut telah lama dirumuskan.
“Selama ini kita lebih pada pengobatan atau kuratif, rehablitatif. Sekarang itu harus promotif dan preventif. Itu yang kita utamakan,” ujarnya.
“Jadi maksudnya kita ingin membangun suatu mindset baru, dateng ke rumah sehat bagi yang sehat dan bagi yang sakit bisa segera sehat,” sambungnya.
(isa/lir)