www.kumparan.com, Senin, 4 Juli 2022
Kumparan
Kementerian Pertanian atau Kementan menandatangani nota kesepahaman atau MoU kerja sama pengadaan hewan kurban dan pangan strategis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (4/7).
Syahrul mengatakan masalah pangan menjadi masalah yang paling penting, karena persoalan pangan juga menyangkut lapangan kerja, stabilitas ekonomi, kesehatan, hingga motor penggerak industri.
“DKI Jakarta adalah daerah yang sangat besar dan menentukan di negeri ini. Saya berjanji kami akan back up Pak Gubernur. Kami supporting system apa yang Pemprov mau, sepanjang kami punya kemampuan, sepanjang baik untuk negara, kami siap,” kata Syahrul.
Syahrul menjelaskan pasokan hewan kurban untuk menyuplai kebutuhan di DKI Jakarta masih cukup. Dia mengatakan populasi sapi kurban di daerah hijau jumlahnya masih 18 juta ekor, sementara dengan jenis hewan kurban lainnya mencapai sekitar 40 juta.
Sedangkan yang terkena PMK hanya berkisar 300-400 ribu. Kendati begitu Syahrul menegaskan tak menganggap enteng masalah tersebut. “Dari daerah suplai kami siapkan, daerah konsumsi diatur Gubernur. Rantai pasok kita atur supaya jangan terlalu banyak. Selama ini 5-9 titik berhenti, kita lakukanlah (percepatan),” jelasnya.
Kerja sama ini menurutnya sangat penting dalam melakukan mitigasi kondisi pangan dan krisis global yang sedang terjadi saat ini. Bersama Anies, dia berkomitmen untuk hadir di masyarakat menyelesaikan persoalan pangan.
“Negara harus hadir dan itu ada kalau kita bersama-sama. Kita tinggalkan dulu politik, kita urus saja masyarakat dengan benar,” pungkasnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa 95 persen kebutuhan pangan di DKI Jakarta dipasok dari luar. Dia menyambut baik adanya dukungan dari Kementerian Pertanian ini.
“Karena memastikan bahwa pasokan berjalan baik itu punya implikasi nasional. Bila kebutuhan pangan di Jakarta terpasok dengan baik maka keseimbangan harga terjaga. Ketika itu terjaga maka inflasi di Jakarta terjaga, bila inflasi Jakarta terjaga inflasi nasional terjaga. Jadi pasokan ini itu punya dampak strategis di level nasional,” jelas Anies
Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman antara Kementan dengan Pemprov DKI Jakarta ini meliputi penyiapan dan penyampaian data pangan strategis, pasokan pangan strategis, penyediaan hewan kurban dari provinsi sentra ternak, dan pendampingan teknis. Sementara jangka waktu kerja sama ini berlaku dua tahun sejak ditandatangani.