www.detik.com, Senin, 31 Mei 2021
Pemprov DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut-turut. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengucapkan selamat. Namun, dia mengingatkan masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI.
“Itu tadi kita ucapkan, ya kita ucapkan selamat DKI sudah dapat WTP tapi PR-nya kan masih banyak. Lah PR ini yang harus dikerjakan secara serius. Gitu loh,” ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2021).
gembong mewanti-wanti kepada Pemprov DKI untuk dengan benar menggunakan anggaran. Menurutnya, jangan sampai ada temuan yang tak masuk akal dalam penggunaan anggaran.
“Jangan seperti kasusnya Damkar misalkan, sudah dapat WTP ada temuan pengembalian ini kan menurut saya kurang pas. Itu aja,” katanya.
Dia juga menyebut, bahwa PR di Jakarta saat ini paling menonjol ialah mengenai pengelolaan asset. Dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar fokus terhadap pengelolaan asset tersebut.
“Penataan sampai saat ini memang belum menghasilkan pengelolaan asset yang baik. Itu jadi pr kita, artinya pr pengelolaan asset memang harus jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam pembenahan asset,” ungkap Gembong.
“Karena Jakarta ingin segera menikmati asset yang dimiliki oleh rakyat itu. Kan gitu. Jadi itu yang kita dorong kepada pak Gubernur, Pak Anies coba fokus betul terhadap pengelolaan asset ini,” katanya.
Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP dari BPK. Prediket WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut diraih DKI.
“Baru saja kita mendengarkan sambutan yang disampaikan anggota V atas lampiran tahum 2020 dan syukur alhamdulillah BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Alhamdulillah. Opini ini merupakan tertinggi yang telah dilakukan Pemprov DKI. Opini WTP ini merupakan opini keempat kalinya secara berturut-turut,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya dalam rapur di DPRD DKI, Senin (31/5/2021).
Anies berharap capaian ini jadi pemantik untuk mengoptimalkan perbaikan dan penuntasan yang perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI. Anies juga berterima kasih pada ASN yang merelakan waktunya selama proses audit oleh BPK.
Meski demikian, Anies mengatakan predikat WTP ini bukan tujuan akhir. Pemprov, lanjut Anies akan melakukan perbaikan mulai dari pengembangan sistem informasi daerah sampai peningkatan dan penguatan APBD.
“Ini adalah bentuk tidak langsung dari Pemprov DKI. Saya juga apresiasi kepada BPKP yang selama ini telah jadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sistem internal pemerintah,” kata Anies. (man/man)