Senayanpost.com, Senin, 22 Februari 2021
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak fokus mengatasi masalah banjir karena Gubernur Anies Baswedan terbelenggu oleh janji politik semasa kampanye.
Zita Anjani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN itu menambahkan, Gubernur Anies tidak mau melakukan normalisasi Ciliwung karena harus merelokasi warga di bantaran sungai.
Padahal normalisasi sungai itu merupakan solusi utama untuk mengatasi banjir di Jakarta.
“Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah tiga tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa, karena terbelenggu dengan janji politik,” kata Zita Anjani, Minggu (21/2/2020).
Ke depan, dia melanjutkan, perlu ada semacam pakta integritas dengan warga DKI bahwa siapa pun gubernurnya, menangani banjir itu jangan politis, jangan baper. Tapi pakai data dan fakta.
“Siapa pun gubernurnya gak bisa dia ganti–ganti program penanganan banjir, karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, gak bisa politik,” katanya.
Pemprov DKI baru akan menjalankan program banjir seperti normalisasi (pelebaran) sungai Ciliwung pada 2021 ini, sebab anggarannya baru disetujui. Juga ada dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp1 triliun.
Selain menormalisasi Ciliwung, kata Zita Anjani, Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir.
Melakukan pengerukan lumpur di danau seperti yang telah dilakukan patut diapresiasi karena membuat banjir cepat surut. Tapi hal itu tetap tidak akan memadai bila dibandingkan dengan rata–rata debit banjir yang muncul.
“Mau dikeruk sebanyak apapun lumpurnya, kalau kapasitas sungai tak ditambah ya Jakarta akan tetap banjir,” kata Zita.
Kapasitas kali/sungai eksisting kita hanya 950 m3/detik, sedangkan rata–rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100–2.650 m3/detik. “Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3/detik,” imbuh Zita.
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu juga menyoroti program sumur resapan yang kerap disampaikan Anies Baswedan. Dari 1,8 juta yang ditargetkan, ternyata yang baru dibangun hanya 1.772 titik.
Untuk menggenjotnya tanpa membebani APBD, Zita Anjani menyarankan agar Pemprov DKI meminta para pengembang melakukannya berdasarkan aturan yang ada.