Selasa, 15 Juni 2021 | 20:01 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan prospek pemulihan ekonomi nasional tergantung langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan “gas-rem” atau pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.
“Gas dan rem itu seberapa lebih banyak gas daripada rem atau lebih banyak rem daripada gasnya. Kalau lebih banyak nge-remnya , kecepatan untuk majunya kan lebih lambat. Tapi kalau kita lebih banyak nge-gasnya dan lebih sedikit remnya, berarti kita lebih laju,” ujar Sri Mulyani dalam webinar BPK, Selasa (15/6/2021).
Dia melanjutkan, jika kondisi ekonomi mulai pulih di tahun ini, maka pada tahun depan pemerintah siap menormalkan kembali kebijakan fiskal. Namun menurut sejumlah ahli kesehatan dan epidemiologi, vaksinasi masih akan berlangsung hingga 2022.
Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga mempertimbangkan hal itu pada kebijakan fiskal APBN. Tujuannya agar APBN membantu penanganan Covid-19. “Makanya kami juga masukkan konsideran itu ke dalam kebijakan fiskal. Waktu pemerintah dan DPR setujui APBN 2021, waktu itu Agustus-September, DPR dan pemerintah setuju Covid-19 masih akan jadi faktor, makanya APBN ini ada fleksibilitas, dalam DPR, dalam UU untuk melakukan refocusing,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan hingga saat ini sebanyak 31 juta dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya mempercepat. dengan target 1 juta dosis per hari pada Juli 2021 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Kita berharap pada Juli nanti angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan Covid-19 ini yaitu adalah percepatan vaksinasi,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa target 1 juta dosis vaksin Covid-19 per hari tersebut akan dilakukan oleh dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan sebanyak 600.000 dosis serta 400 dosis oleh TNI dan Polri. Tak hanya itu, pengendalian Covid-19 juga akan dilakukan dengan memperpanjang implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 28 Juni 2021 yang berlaku untuk 34 provinsi.
Ia menuturkan beberapa aspek semakin diperketat seperti pendidikan di zona merah tetap berlangsung secara daring serta kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. “Kenaikan Covid-19 di Bangkalan dan Kudus itu dari kegiatan pasca-Idulfitri, silaturahmi, halalbihalal, kemudian kegiatan kendurian. Khusus di Kudus ada kegiatan keagamaan yang terkait dengan ziarah ke makam Sunan Kudus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini secara keseluruhan telah mengalami penurunan di angka 6% dan lebih baik dari global yang sebesar 6,9%. Sementara untuk tingkat kesembuhan di Indonesia juga sudah berada di angka 91,2%, sedangkan global di level 91% “Dan ini tentu harus kita perhatikan, karena beberapa varian delta, atau yang agresif sudah ada di Bangkalan, maupun di Kudus,” tuturnya.
Airlangga meminta seluruh pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menjalankan 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. “Ini adalah tantangan yang harus kita lihat ke depan, bahwa Covid-19 itu adalah real. Kita tidak menghendaki adanya second wave, tetapi kita juga harus tetap menggunakan protokol, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena tingkat kepatuhan di beberapa wilayah termasuk Jabar, DKI turun ke 60% ini menjadi tantangan,” tuturnya.
Sumber: BeritaSatu.com
