www.idntimes.com, Jumat, 1 Oktober 2021
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal dirilisnya edaran informasi klarifikasi Formula E versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Edaran ini berisi sejumlah poin untuk meluruskan polemik terkait balap mobil listrik tersebut, salah satunya soal pembiayaan yang tinggi.
“Kan di luaran beredar pembiayaannya dianggap fantastis, itu kan harus dijawab,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/9/2021).
1. Isu Formula E lebih baik dijawab secara resmi)
Riza mengungkapkan bahwa isu-isu terkait Formula E yang tersebar lebih baik dijawab secara langsung dan resmi oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pada dijawab orang per orang.
“Daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID sehingga di situ dapat dengan jelas,” kata Riza.
Dia mengatakan informasi soal biaya penyelenggaraan seperti commitment fee tidak sebesar informasi yang beredar si tengah masyarakat. “Informasinya sampai Rp2,3 triliun. Itu kan tidak betul, tidak pernah kita membayar commitment fee segitu,” kata Riza.
2. Riza jelaskan pembayaran commitmet fee untuk tiga musim
Riza mengungkapkan bahwa dalam dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta total pembayaran commitment fee yang sudah dilakukan sebesar Rp560 miliar dan diperuntukkan untuk tiga musim yang tersisa yakni 2022 hingga 2024. Jumlah uang itu adalah hasil kesepakatan terbaru dengan Formula E Operations (FEO).
“Yang benar adalah Rp560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Jadi bukan per tahun,” kata Riza.
3. Informasi yang dipublikasikan adalah hasil negosiasi
Harga tersebut jadi perhitungan terbaru karena sebelumnya dalam surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 termaktub kewajiban pembayaran commitmet fee yang mencapai Rp2,3 triliun.
“Dulu itu kan masih draf yang Kadispora, hasil negosiasi dengan pihak Formula E itu disepakati angka itu disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024,” kata Riza.
Dia berharap agar nantinga pendanaan Formula E tak lagi menggunakan APBD melainkan dari sponsor dan partisipasi masyarakat.