www.aktual.com, Kamis, 12 Oktober 2023
Aktual
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap meningkatkan jumlah bus listrik untuk angkutan publik, dengan tujuan menekan tingkat polusi udara dan mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Rencana penggantian bus konvensional dengan bus listrik akan diimplementasikan guna meminimalkan dampak polusi udara,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Jakarta pada hari Kamis.
Saat ini, TransJakarta mengoperasikan 52 unit bus listrik untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengatasi kemacetan, seperti penyesuaian waktu siklus lampu lalu lintas untuk mengurangi panjang antrean dan waktu tunggu di persimpangan jalan, serta penataan parkir di sepanjang ruas jalan. Pemprov juga memberi prioritas kepada pejalan kaki dan sepeda dalam upaya meningkatkan mobilitas kota.
Heru menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta, dengan harapan ini akan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi sebesar Rp4,3 triliun per tahun untuk transportasi umum, dengan alokasi sebesar Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta), guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan transportasi massal.
Heru juga menekankan bahwa kenyamanan pengguna transportasi adalah prioritas utama dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi. Untuk mencapai hal ini, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan.
Semua upaya tersebut merespons pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, yang mengkritik kemacetan di Jakarta, yang diperkirakan menyebabkan kerugian sekitar Rp65 triliun per tahun, setara dengan Rp178 miliar per hari. Justin juga menyebutkan bahwa kemacetan di Jakarta menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter per hari, yang mengakibatkan pencemaran polusi udara.
“Kami mendukung alokasi anggaran sebesar 10 persen dari total APBD 2024 untuk program-program transportasi publik terintegrasi, termasuk MRT, LRT, TransJakarta, dan Jaklingko, dengan tujuan mengurangi kemacetan, polusi, serta meningkatkan mobilitas penduduk Jakarta dan sekitarnya,” kata Justin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (9/10).