Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbohong soal pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Lulung, pembelian lahan tak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Tidak ada di KUAPPAS, tidak ada delik tanah RS Sumber Waras, yang ada cuma beli RS Sumber Waras. Selama ini rakyat mesti tahu, Basuki berbohong ke masyarakat. Kami ingin Pak Ahok ditangkap,” kata Lulung di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (17/2).
Lulung mengatakan, Ahok membeli lahan untuk rumah sakit pelat merah yang tak tertuang dalam kebijakan anggaran. Padahal kesepakatan kebijakan anggaran disetujui oleh pihak eksekutif dan legislatif. “Saya tanda tangan KUAPPAS yang tidak ada beli tanah,” ucapnya.
Meski tak tertuang, Ahok melalui satuan tugasnya justru membeli lahan pada medio 2014 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sekitar Rp20,7 juta per meter persegi.
“Kami ingin KPK cepat menindak karena ingin Pak Ahok dikandangin supaya tidak cuap-cuap terus,” katanya.
Usai bertemu dengan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono, Lulung memastikan kasus ini masih terus dilidik oleh KPK. Ia berjanji akan terus mengontrol perkembangan kasus ini.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPRD M Taufik dan 30 legislator lainnya. Taufik mengatakan akan memantau KPK yang akan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. “Sumber Waras tidak basi masih dalam proses,” kata Taufik.
Sebelumnya, para legislator daerah ini sempat melaporkan Ahok ke KPK soal kasus RS Sumber Waras. Merujuk paparan anggota BPK beberapa waktu lalu, auditor negara ini menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu seluas 3,7 hektar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp 191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (pit)