Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Kompas, Selasa, 20 September 2016
Keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan reklamasi, termasuk Pulau G, dianggap tidak mengindahkan putusan hukum. Padahal, meski belum inkcracht, keputusan PTUN bersifat mengikat publik secara keseluruhan.
