Penyandang dana penggusuran disorot
Indo Pos, Selasa, 7 Juni 2016
Penggusuran terhadap warga miskin oleh Pemprov DKI Jakarta yang belakangan ini disinyalir mendapat dukungan dari pengembang swasta mendapat perlawanan...
MRT Mulai Garap Kawasan Terpadu
Koran Tempo 2
Koran Tempo, Senin, 4 September 2017
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah menerima 41 proposal kerja sama pengelolaan kawasan pembangunan berorientasi transit...
BPJS Ketenagakerjaan Tindaklanjuti Temuan BPK
Pos Kota, Selasa, 26 Januari 2016
BPJS Ketenagakerjaan telah menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI hingga selesai.
Bupati Ratu Tatu Mengaku Tak Pernah Keluarkan Izin Penambangan Pasir Pulau Tunda
Serang - Bupati Serang periode 2016-2021 Ratu Tatu Chasanah 'gerah' dengan berbagai tudingan terkait pasir laut yang diambil dari Pulau Tunda dan dipergunakan dalam...
Edi Sumantri: Dasarnya Apa Kalau Dipatok Gede?
Koran Tempo, Rabu, 13 September 2017
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri, mengklaim surat keputusan nilai jual obyek pajak (NJOP) Pulau...
Kunker 2018, Anggota Dewan Raup Setengah Miliar Rupiah
Indopos, Jumat, 28 Desember 2018
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyesalkan waktu kerja anggota DPRD DKI Jakarta banyak dihabiskan untuk kunjungan...
DKI Harus Uji Konstruksi Susun Semanggi
Koran SIndo, Jumat, 28 April 2017
Pemprov DKI Jakarta harus menguji kualitas konstruksi dan fisik SImpang Susun Semanggi sebelum diserahterimakan perusahaan swasta. Rencananya proyek tersebut...
TOD Diawali di Dukuh Atas
Kompas, Rabu, 3 Mei 2017
PT MRT Jakarta akan memimpin pembangunan berorientasi transit di kawasan Dukuh Atas. Selain menghubungkan antarmoda angkutan massal, pembangunan itu juga...
Warga MintaGanti Rugi Lahan Rp 150 Juta/Meter
Pos Kota, Kamis, 8 Juni 2017
Proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan operasional pada wal 2019, terancam molor. Setelah empat orang warga menuntut pemerintah...
1.761 Hektare Tanah Aset DKI Dikuasai Pengembang
Koran Tempo 4
Koran Tempo, Senin, 10 Juli 2017
Pengembang menguasai 1.761,2 hektare tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah...