Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan semesta pemeriksaan (audit universe) terhadap pengelolaan anggaran Covid-19.
Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, begitu banyak dan luas masalah tata kelola yang dihadapi dalam penanganan dampak pandemi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta entitas pengelola keuangan negara lainnya.
Untuk itu, pemeriksaan yang menyeluruh dibutuhkan guna menjamin penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dengan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan efektif.
“Skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan sangat luas, sehingga diistilahkan sebagai semesta pemeriksaan atau audit universe. Di mana pemeriksaan ini terlebih dahulu melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam, sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk-based comprehensive audit,” ungkap Agung saat menghadiri kick off meeting pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
“Krisis merupakan wahana ujian bagi ketahanan dan kehandalan tata kelola baik dalam skala entitas maupun negara. Namun kita perlu membangun tata kelola untuk mengatasi dan mengurai masalah yang kompleks,” kata Agung.
“Kita tidak mungkin mengatasi masalah ini sendiri-sendiri, dibutuhkan kepercayaan (trust), semangat dan kebersamaan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kita perlu berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah, berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19 agar ekonomi Indonesia dapat bertahan, pulih dan kembali bangkit, dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi kinerja untuk mewujudkan Indonesia maju,” lanjut Agung.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah mendukung agar pemeriksaan ini segera dilakukan.
“Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis,” ungkap Jokowi.
Jokowi menuturkan, dukungan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BUMN, BLU, BUMD, serta TNI-Polri untuk mendukung langkah BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dalam penangangan Covid-19 secara transparan, akuntabel dan efektif.
“Kami menyambut baik upaya BPK untuk bersama-sama menyamakan frekuensi, dalam rangka bersama-sama menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian bahkan melakukan lompatan kemajuan. Saya berharap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara,” tutup Jokowi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Auditor Utama Keuangan Negara III Bambang Pamungkas dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Bernardus Dwita Pradana
