Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mendapat Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Tanda kehormatan tersebut diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kemdagri, Kamis (4/3/2021).
Dalam sambutannya, Bahrullah mengapresiasi pemberian tanda kehormatan ini. Menurutnya, pemberiaan anugerah tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri atas capaiannya selama menjadi pegawai negeri sipil.
“Saya merasa bersyukur sebagai pegawai negeri pada tahun ini telah genap mengabdi selama 35 tahun. Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya merupakan suatu hal yang dinantikan bagi para pegawai negeri. Penganugerahan ini tentunya membawa dampak kepada diri saya,” kata Bahrullah, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ia menilai, penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah atas jasa-jasa serta dharmabakti kepada bangsa dan negara yang telah kita lakukan selama menjadi pegawai negeri.
Pada kesempatan yang sama, Bahrullah juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan LHP Dengan Tujuan Tertentu BPK Tahun 2020 pada Kemdagri.
“Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama, koordinasi, dan sinergi yang telah terjalin selama ini, terutama di dalam membantu para pemeriksa dalam proses pemeriksaan,” kata Bahrullah.
Pada Semester II 2020, lanjutnya, BPK menyerahkan empat LHP kepada Kemdagri. Tiga di antaranya merupakan LHP Kinerja, sedangkan satu lainnya adalah LHP Kepatuhan.
Adapun LHP Kinerja yang diserahkan antara lain LHP Kinerja atas Efektivitas Peran Kemdagri dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Serta LHP Kinerja yang telah dilakukan BPK atas Efektivitas Pengelolaan IPDN Tahun 2018 sampai dengan Semester I 2020. Selain itu, diserahkan pula LHP Kinerja atas Efektivitas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) Tahun 2019 dan Semester I 2020.
Kemudian LHP Kepatuhan yang diberikan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Moda TA 2020.
Dalam LHP tersebut, BPK menemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya masih adanya temuan berulang, kemahalan harga, serta kekurangan volume pekerja. Untuk itu, Bahrullah berharap seluruh jajaran Kemdagri untuk segera membenahi permasalahan-permasalahan tersebut.
“Sehingga temuan-temuan tersebut tidak lagi menjadi permasalahan di kemudian hari,” kata Bahrullah.
Sumber Berita Satu
