Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak setuju dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk menjual RS Sumber Waras.
Hal tersebut diutarakan usai Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Ahok mengatakan, permintaan BPK adalah hal yang mustahil dilakukan Pemprov DKI.
“BPK meminta kami melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Suruh untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit, mana bisa?” ujar Ahok tegas, usai diperiksa selama sekitar 12 jam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut Ahok, selain tidak bisa dilakukan, penjualan kembali lahan RS Sumber Waras juga justru akan menimbulkan masalah baru. Ia menyebut, penjualan tersebut justru bisa menimbulkan kerugian bagi negara.
Pasalnya, ia menilai, jika jadi dijual, pihak pembeli belum tentu mau membayar harga tanah sama dengan harga yang dibeli oleh Pemprov DKI saat itu.
“Kalau harus jual balik, mau tidak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama ya kerugian negara, itu saja,” ujar Ahok menerangkan logikanya.
Ahok sendiri masih yakin tidak ada yang salah soal pembelian lahan tersebut. Ahok mengklaim, pembelian lahan dilakukan secara transparan. “Pembelian tanah itu adalah terang dan tunai.”
Sebelumnya, BPK menemukan adanya perbedaan harga NJOP pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
BPK menaksir ada kerugian negara sebanyak Rp191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian. Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. Dalam dugaan perkara tersebut, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektar.
Namun, seolah merasa yakin tak bersalah, Ahok justru berencana memperluas rumah sakit tersebut apabila ada sejumlah pihak yang menjual lahan seluas 7,5 hektar itu di tengah Kota Jakarta. (rsa)