Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah mencari solusi permanen agar kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara tidak terulang kembali. Diketahui, kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) menewaskan 17 orang dan puluhan orang lainnya terluka. Selain itu, kebakaran tersebut juga mengakibatkan 708 warga terpaksa mengungsi.
Solusi permanen diperlukan lantaran kebakaran Depo Pertamina Plumpang bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, Depo Pertamina Plumpang juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009 silam.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang kembali terjadi disebabkan letak permukiman warga yang dekat dengan terminal BBM tersebut.
“Warga sudah mencium bau sengit beberapa lama sebelum akhirnya kebakaran. Melihat korban jiwa saat ini, dan kasus ini sudah berulang, selalu berdampak pada kedekatan permukiman ke depo. Maka solusi jangka panjang terhadap hal ini harus dipikirkan,” Gilbert kepada Beritasatu.com, Sabtu (4/3/2023)
Gilbert menyampaikan jika Indonesia dalam situasi perang sudah pasti depo akan menjadi target utama. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Solusi terbaik harus dipikirkan agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kebakaran yang terjadi tentu jauh lebih hebat, dan korbannya jauh lebih banyak,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD DKI itu meminta Pemprov DKI duduk bersama dengan Pertamina untuk mencari solusi. Dikatakan, lebih baik masyarakat sekitar direlokasi ke rusunawa atau rusunami, dan membatasi pemukiman dengan jarak tertentu sesuai peraturan.
“Dana relokasi dapat dianggarkan dari kedua belah pihak, termasuk pembangunan rusun. Lebih baik membangun rusun sebanyak mungkin di Jakarta, daripada membeli mobil mewah,” jelasnya.
Dia menyatakan sudah waktunya ada perubahan pengelolaan APBD DKI, terlebih bila melihat latar belakang dari Sekda DKI, Joko Agus Setyono yang memiliki latar belakang sebagai Kepala BPK Bali. Dikatakan, pengawasan harus dilakukan mulai dari penganggaran untuk sektor yang bermanfaat buat masyarakat.
“Besi lebih tepat ditempa selagi panas. Permasalahan ini akan terlupakan bila tidak ditangani dengan tepat saat ini,” katanya
