www.detik.com, Selasa, 28 Desember2021
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sepuluh gubernur, termasuk DKI Jakarta gara-gara simpanan kas pemerintah daerah ‘menganggur’ di perbankan. PDIP DKI menilai adanya kas ‘menganggur’ ini menandakan rendahnya tanggung jawab pemprov terhadap program-programnya.
“Itu menandakan tanggung jawab pemprov terhadap apa yang diprogramkan rendah,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (27/12/2021).
Gembong menilai penyerapan anggaran yang minim dikarenakan eksekusi program di lapangan berjalan lamban. Padahal menurutnya penyerapan anggaran berdampak pada ekonomi di Jakarta.
“Eksekusi di lapangan lamban, sehingga penyerapan anggaran menjadi minim. Padahal penyerapan anggaran yang tinggi berdampak pada bergairahnya ekonomi Jakarta,” kata Gembong.
Pemprov DKI sendiri menargetkan penyerapan anggaran tahun 2021 mencapai 91 persen. Namun, Gembong menilai hal tersebut sulit dicapai sebab waktu yang dimiliki sedikit.
“Ya sudah di akhir tahun, apalagi yang bisa dilakukan, sudah tidak ada. Mana mungkin (target penyerapan 91 persen), wong hari ini sudah tanggal 27, tinggal waktu 4 hari, sampai tanggal 31 akhir tahun 2021,” tuturnya.
Seperti diketahui, Mendagri Tito menegur 10 gubernur gara-gara simpanan kas pemerintah daerah ‘menganggur’ di perbankan, termasuk Pemprov DKI dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun. Kesepuluh gubernur ini ditegur karena provinsi yang dipimpinnya dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.
Adanya kas pemda ‘nganggur’ di bank itu ditemukan Tito setelah melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Farida Peranginangin. Dari hasil temuan itu, Tito mengundang para pemimpin daerah itu untuk dimintai klarifikasi dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu (22/12) lalu.
“(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12).
Wagub DKI Beri Penjelasan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menjawab hal tersebut. Riza mengakui bahwa realisasi serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta tahun ini belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh pandemi COVID-19.
“Memang penyerapannya di masa pandemi belum 100 persen. Tapi sudah saya cek ke Pak Edi Sumatri (Kepala BPKD), insyaallah tahun ini Pemprov DKI Jakarta penyerapannya akan sampai lebih dari 91 persen,” kata Riza saat ditemui di Kawasan Pluit, Jakarta Utara, Minggu (26/12/2021).
Riza optimistis penyerapan anggaran bisa melampaui capaian tahun lalu yang notabene sama-sama dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Menurutnya, dibutuhkan proses panjang untuk memenuhi target tersebut.
“Insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 88 persen lebih. Ini upaya kita,” ucapnya.
(dwia/lir)