Jakarta, Beritasatu.com – Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) kini sudah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) IPKN Bahrullah Akbar telah melantik Pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Senin (26/10/2020).
“Kami menyambut baik pelaksanaan rangkaian kegiatan pelantikan para pengurus IPKN Wilayah yang diakhiri dengan pelantikan pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan pada hari ini. Dengan demikian, alhamdulillah, sudah genap 34 provinsi di seluruh Indonesia memiliki kepengurusan IPKN Wilayah,” kata Wakil BPK sekaligus Anggota Dewan Pembina IPKN Agus Joko Pramono.
Agus menuturkan, para pengurus selanjutnya diminta untuk segera menyusun program kerja dan kegiatan-kegiatan lain yang akan berkontribusi besar bagi pengembangan profesi pemeriksa di Indonesia.
Pembentukan IPKN, lanjut Agus, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan.
“Termasuk di antaranya adalah melaksanakan proses sertifikasi profesi di bidang pemeriksaan keuangan negara sebagai patokan standar mutu profesionalisme pemeriksa keuangan negara,” jelasnya.
Agus menjelaskan, gagasan utama pendirian IPKN adalah untuk membina dan meningkatkan kompetensi pemeriksa keuangan negara secara sistematis dan berkesinambungan.
Pemeriksa keuangan negara tersebut adalah para pemeriksa yang ada pada BPK.
Namun, IPKN juga terbuka bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemeriksa yang tergabung pada asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Anggota V BPK sekaligus Ketua DPN IPKN Bahrullah Akbar.
Selain itu, IPKN juga terbuka bagi akademisi yang mempunyai perhatian dan ketertarikan di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.
“Dengan keanggotaan IPKN yang terbuka tersebut, diharapkan dapat dibangun sinergi dari berbagai kalangan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” pungkas Agus.
Diketahui, acara ini juga disiarkan secara virtual pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Sumber:BeritaSatu.com
