Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh menteri kabinet kerja untuk terus bertanggung jawab dalam setiap uang rupiah yang digunakan. Pasalnya, uang tersebut milik masyarakat.
Hal tersebut diungkapkannya dalam membuka acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).
Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.
“Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi.
“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja,” sambung dia.
Laporan keuangan pemerintah pusat telah menerima hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016. Jokowi menyebutkan, capaian yang baru didapat setelah 12 tahun ini merupakan kerja keras seluruh kementerian/lembaga dalam menggunakan uang masyarakat.
Menurut dia, kerja keras tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus menerus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sebab, opini WTP bukan sebuah prestasi namun kewajiban dalam menggunakan APBN.
“Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu,” jelas dia.
Lanjut Jokowi, penilaian opini WTP sudah saatnya menjadi sebuah standar penilaian pemerintah untuk ke depannya. Sehingga tahun-tahun selanjutnya semakin terpacu dalam menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.
“Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan,” ungkap dia.
“Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-bermain dengan APBN,” tegas dia.
Lebih lanjut, Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar setiap kementerian dan lembaga terbuka dan transparan dalam menggunakan APBN dengan BPK. Sebab, BPK merupakan mitra yang memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik.
“Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama,” tukas dia. (zlf/zlf)
