Cegah Korupsi di DKI, Sandi Belajar dari Kasus Sumber Waras

Jakarta – Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno berbicara soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang khusus bekerja di bidang pencegahan korupsi. Sandi menyinggung pengadaan lahan RS Sumber Waras yang dinilainya terjadi karena sistem di Pemprov DKI kala itu tidak berjalan dengan baik.

Sandiaga menyebut kasus Sumber Waras dan pengadaan lahan di Cengkareng menjadi kasus yang menjadi perhatian Pemprov DKI dalam mengejar opini WTP dari BPK. Ke depannya, Sandi ingin menciptakan sistem yang dapat mencegah korupsi.

“Ada beberapa isu yang menjadi temuan. Kami bilang sistemnya ke depan harus kita pastikan bagaimana pencegahan korupsi bisa terjadi. Salah satu kasus yang kemarin muncul waktu disisir di WTP selain Sumber Waras adalah tanah di Cengkareng,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Sandiaga menyayangkan dua pengadaan lahan itu bisa dilakukan. “Itu ada kejadian di mana tanah Pemprov sendiri dibeli oleh Pemprov juga. Saya terenyuh, itu menunjukkan sistemnya nggak jalan,” sesal dia.

Polemik pengadaan lahan RS Sumber Waras dan Cengkareng diyakini Sandiaga hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi ada sebuah penekanan khusus untuk pencegahan korupsi di DKI dan saya yakin itu hanya tip of the iceberg atau hanya ujung dari pada sebuah permasalahan yang sangat mendasar,” ucapnya.

Sandi menjelaskan, struktur TGUPP nantinya akan fokus pada pencegahan korupsi, penataan pesisir utara Jakarta, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan pembangunan ekonomi khususnya kelas menengah ke bawah.

“Struktur (TGUPP) nanti ada yang fokus di harmonisasi regulasi, penataan pesisir utara. Ada yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan, ekonomi khususnya yang menengah ke bawah. Ada yang fokus pada pencegahan korupsi,” papar Sandiaga.

Menurut Sandiaga yang masuk dalam TGUPP harus orang yang memiliki integritas tinggi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem di Pemprov DKI yang transparan. Sandi mengakui hingga saat ini pihaknya kesulitan mencari TGUPP yang memiliki integritas.

“Nah ini yang susah, kami mencari (TGUPP) tentunya kriteria yang betul-betul memiliki integritas dan bisa bekerjasama. Karena kemarin waktu kita sisir WTP kemarin, dengan apa, fokus yang waktu itu bersih, transparan, dan profesional di DKI saja,” imbuhnya.
(zak/nvl)