PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

Kinerja PD Pasar Jaya Buruk 59 Pasar Terbengkalai

Kinerja PD Pasar Jaya Buruk Indopos 27 Agustus 2015 Rencana Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya mengajukan penyertaan modal pemerintah (PMP) Kepada Pemprov DKI Jakarta menuai pertanyaan...

Tujuh dari 14 Penggemukan Sapi Terindikasi Kartel

Media Indonesia 25 Agustus 2015 Kepolisian mencium ada tujuh dari 14 tempat penggemukan sapi (feedloter) di wilayah Jabotabek terindikasi dalam praktek kartel

Tri Djoko Penuhi Panggilan Polda

Tri Djoko Penuhi Panggilan Polda media indonesia, 9 juli 2015 Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdirektorat Reserse...

Pemprov DKI Tugaskan JakPro Mengerjakan Proyek LRT

Pemprov DKI Tugaskan JakPro Mengerjakan Proyek LRT warta kota, 2 juli 2015 Balai kota, Warta kota - Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan proyek LIght Rapid Transit...

Tarif Layanan di BLUD Tidak Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah

Kriteria pemeriksaan dengan kondisi terkait Tarif Layanan di BLUD Tidak Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Daerah adalah: Pasal 9 PP...

Penghapusan Barang Milik Daerah

Kriteria pemeriksaan terkait Penghapusan Barang Milik Daerah adalah: Lampiran XI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang...

Remunerasi di BLUD tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pertimbangan Nilai Remunerasi Tidak Sesuai...

Kriteria pemeriksaan dengan kondisi terkait remunerasi di BLUD tidak ditetapkan oleh kepala daerah dan pertimbangan nilai remunerasi tidak sesuai ketentuan adalah: PP Nomor 23 Tahun...

BLUD Menyimpang Dari Batasan Fleksibilitas BLUD Bertahap

Kriteria pemeriksaan terkait kondisi BLUD menyimpang dari batasan fleksibilitas BLUD bertahap adalah: Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada: Pasal 27...

Ketertiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah/Bansos

Kriteria pemeriksaan mengenai ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...

Hibah/bansos Diberikan Kepada yang Tidak Berhak

Kriteria pemeriksaan terkait hibah/bansos diberikan kepada yang tidak berhak adalah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan...
Free WordPress Themes, Free Android Games