Detik.com, Senin, 1 Maret 2021
Pemprov DKI memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk penanganan banjir. Taman–taman itu akan dimanfaatkan sebagai buangan genangan air di permukiman warga.
“Jadi gini, untuk banjir ya.. kalau untuk RTH sebenarnya kami tuh memanfaatkan yang ada, memanfaatkan yang sudah kami punya. Baik itu dari pembelian maupun fasos fasum. Jadi ke depan, pengembangan di Dinas Taman itu bukan hanya membuat hijau, tapi kita mengembangkan biru. Jadi green and blue, di mana ada taman–taman kita, dibuat retention ponds maupun bay swell yang bisa tampung air, kita kerja sama dengan SDA. Bagaimana kita menciptakan ruang biru dan ruang hijau,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021).
Suzi menyebut ketika hujan terjadi, maka genangan yang ada akan dibuang ke taman. RTH itu dijadikan tempat penyimpanan air.
“Memang sekarang itu taman–taman kita sudah kita banjirkan. Kalau ada hujan, kita buang (ke) taman. Perhatikan saja kalau taman kita bisa tingginya itu bisa sampai 1 meter, 80 cm, itu kita banjirin. Supaya untuk banjirkan dari pemukiman kita banjirin (ke taman), salah satu kita simpan air,” jelasnya.
“Kami sudah punya master plannya dan sekarang proses Pergub sebentar lagi akan kami publish,” lanjutnya.
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah memiliki 20 taman pengendali banjir (TPB). Taman ini memiliki kolam yang dapat menampung sekitar 75 ribu m3 air.
“Jadi kami 20 TPB kami dapat menampung sekitar 75 ribu meter kubik artinya setara 30 kolam renang ukuran olimpiade. Jadi kalau hujan, air masuk ke dalam tanah itungannya 7–8 jam dan surut dan itu kita lakukan pembersihan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk penanganan banjir.
“Tahun ini tidak kurang dari Rp 1 triliun,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021).
Anggaran itu digunakan untuk program naturalisasi, normalisasi sungai, dan pembuatan sumur resapan. Selain itu, untuk pemeliharaan dan pengadaan pompa air hingga membuat sodetan. Pembebasan lahan di area sungai, kata Riza, juga menggunakan anggaran tersebut.
“Itu menjadi program yang memang terus dikerjakan setiap tahun. Anggaran setiap tahun ada pembebasan lahan. Kemarin ada, tahun ini ada,” ujarnya.
“Tujuan kita ke sini selain silaturahmi, kita juga ingin meminta, memohon aspirasi kami PCNU Jakarta Pusat melalui MPR ini untuk pertama menaikkan dana hibah di PWNU DKI Jakarta, Jakarta, khususnya PCNU Jakarta Pusat. Kedua ya agar ada bantuan tanah yang ada di DKI Jakarta untuk Kantor PCNU Jakarta Pusat,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut diikuti seluruh Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Jakarta Pusat yang ada di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Gambir, Johar Baru, Cempaka Putih, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, dan MWC NU Tanah Abang