www.tribunnews.com, Senin, 6 November 2023
Tribun
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati adanya penambahan anggaran sekitar Rp 28 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2023.
Hal itu sebagaimana pembahasan dokumen APBD Perubahan 2023 hasil evaluasi Kemendagri pada pekan lalu.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggaran tersebut merupakan apresiasi dari pemerintah pusat yang diberikan ke DKI dalam bentuk dana transfer yang telah diatur alokasinya.
Adapun rincianny adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 13,36 miliar dan penambahan alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp 15,059 miliar.
“Dengan alokasi tersebut maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Prasetyo berdasarkan keterangannya pada Senin (6/11/2023).
Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengusulkan agar dana transfer pemerintah pusat dengan alokasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dapat dirinci lagi untuk melancarkan dua kegiatan.
Rinciannya penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta sebesar Rp 5,96 miliar dan penurunan angka stunting di Jakarta sebesar Rp7,36 miliar.
“Jadi, penambahan pagu ini bukan kita yang harus mencari dananya, tapi insentif dari pemerintah pusat yang tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelas Joko.
Menurutnya, dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI karena Jakarta dinilai berhasil dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
”Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil,” tambahnya.
Menyikapi penambahan anggaran tersebut Anggota Banggar DPRD DKI sekaligus Wa Ode Herlina menyatakan akan terus mendorong Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk menambah alokasi dan jenis pelatihan.
Hal ini dilakukan untuk menambah kesempatan kerja masyarakat tuna karya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian mereka.
“Harapan saya supaya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang difasilitasi Pemprov DKI Jakarta itu bisa lebih diperbanyak kuotanya dan berorientasi pengisian pekerja di BUMD. Pelatihannya harus menjurus ke kebutuhan di BUMD,” ujarnya.
Kemudian anggota Banggar Yuke Yurike, menilai pengasahan kemampuan khusus memang dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah.
Harapannya bisa digunakan mencari pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan program itu diyakini efektif dalam menanggulangi kemiskinan.
“Mengenai pengentasan kemiskinan, kami berharap pengasahan skill (kemampuan) bisa berjalan, jadi tidak hanya sekedar Bansos atau BLT saja tapi lebih ke program-program lain,” ucapnya.
Sementara anggota Banggar Israyani menyatakan siap mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap besaran subsidi perorangan pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang saat ini hanya senilai Rp 10.000 per porsi, dengan harapan dapat dapat menekan angka gizi buruk di Jakarta.
“Kami dari Komisi A kemarin merekomendasikan agar bagaimana angka yang Rp 10.000 untuk PMT dari tahun lalu menjadi perhatian. Jadi kalau tetap angka Rp10 ribu perorang ini bisa untuk dikasih makan apa adik-adik kita, anak-anak kita karena nanti pasti ada hubungannya dengan peningkatan gizinya,” ungkapnya. (faf)