Kompas, Jumat, 10 Juli 2020
KPK meminta DKI memadukan data penerima bansos dengan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian Sosial, bisa rapi dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID DKI JAKARTA
https://jakarta-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia