www.detik.com, Kamis, 1 Februari 2024
Detik
Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mencopot Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin beserta jajaran lainnya karena tidak dapat menuntaskan persoalan Kampung Susun Bayam (KSB).
Jim menilai polemik Kampung Susun Bayam merupakan skenario politik yang sudah disusun sejak KSB diresmikan pada tahun 2022, atau dua hari menjelang Anies lengser dari kursi Gubernur DKI.
Ia juga menduga Jakpro hingga kini masih dipenuhi orang dalam Anies Baswedan yang menjadi bagian dari instrumen pemenangan pilpres.
“Ini bukan barang baru, kalau memang beriktikad baik terhadap warga Kampung Bayam, harusnya Jakpro siapkan dan tuntaskan regulasi atau apapun itu sebelum KSB gunting pita. Jangan kemudian, seolah-olah ini sengaja dibiarin sampai akhirnya terkesan warga dizalimi. Jakpro yang cuci tangan, Pj yang kecipratan,” ujar Jim dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).
Lebih lanjut, Jim mengatakan persoalan KSB yang belakangan berstatus sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) seharusnya dijelaskan ke publik sejak awal. Namun menurutnya, Jakpro seolah enggan masyarakat tahu akar persoalan sebenarnya.
“Jakpro diam, Iwan Takwin diam, ini ada apa? baru dua atau tiga hari ini dia mau bicara buka sedikit demi sedikit info penting yang bisa meneduhkan publik. Kalau seandainya Jakpro mau bicara di awal, eh ini statusnya bukan buat rusun sewa ya tapi HPPO, warga harus jadi pekerja dulu baru bisa tinggal. Ini sampaikan secara transparan, agar clear,” ungkapnya.
Jim juga mengaku kecewa dengan para pejabat lama Jakpro yang terlibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Sebab, Jim mengatakan mereka mengerti latar belakang kunci rumah di KSB yang belum diserahterimakan ke warga.
Baca juga:
3 Opsi Solusi untuk Warga Eks Kampung Bayam dari Heru Budi
“Atau jangan-jangan di-design agar barang ini panjang lalu jadi tema Pilpres nih? Kalau ya demikian, ini parah ini Pj mesti ambil sikap tegas, bersihin Jakpro sekarang juga. Kalau terlambat kasih obat, penyakitnya bisa menular ke BUMD yang lain,” papar Jim.
Selain itu, Jim mengingatkan seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan manuver aneh yang dapat mengganggu pelayanan masyarakat. Apalagi menjelang Pemilu, di mana Jakarta akan selalu menjadi barometer nasional.
“Kami melihat pun masih banyak pejabat ASN dan BUMD yang cawe-cawe dengan Gubernur lama, atau Capres saat ini ya. Menurut saya harusnya itu tidak terjadi. Mereka mestinya fokus kerja melayani rakyat. Jangan aji mumpung, mumpung masih Pj nih, kerjain aja sekalian. Nah tradisi jelek di ASN DKI,” pungkasnya.
(prf/ega)