Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan, IHPS I Tahun 2023 meliputi pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu.
“Dari pemeriksaan ini secara umum kinerja yang dilaksanakan pemerintah sangat baik ditandai dengan kinerja 81 kementerian/lembaga. Dari 81, 80 mendapatkan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian), atau 99%. Sementara satu yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yaitu untuk Kementerian Kominfo,” ujar Nyoman.
Nyoman menuturkan, melihat hasil kinerja yang telah dilakukan pemerintah dapat diartikan telah mencapai visi dan misi yang ditetapkan sudah sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pencapaiannya.
“Di samping itu, BPK adalah lembaga yang bukan hanya memeriksa saja tetapi juga mendorong hasil pemeriksaan sebagai satu tindak lanjut. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan tindak lanjut ini,” papar Nyoman.
Nyoman mengibaratkan, BPK seperti dokter yang dirindukan orang sakit dan sehat, berperan untuk memberikan diagnosa maupun rekomendasi demi mewujudkan prinsip good governance.
“Arahan dari presiden kepada kami adalah untuk selalu memantau hasil tindak lanjut dari temuan terhadap kementerian/lembaga. Presiden sudah menugaskan menteri keuangan sebagai koordinator penindak lanjut yang kita periksa,” ujar Nyoman.
“Salah satunya adalah terkait dari penekanan kegiatan secara ekonomis efektif dan efisien. Ini penting mengingat presiden melihat situasi ketidakpastian di global,” sambungnya.
