www.kompas.com, Kamis, 7 April 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 88,20 persen sepanjang tahun 2021. “Sampai akhir tahun 2021, terealisasi sebesar Rp 61,73 triliun atau mencapai 88,20 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 69,99 triliun,” ujar Riza dalam pidato penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI di sidang paripurna DPRD DKI, Rabu (6/4/2022).
Riza menjelaskan, terdapat beberapa penyebab kurang maksimalnya realisasi belanja daerah. Pertama, keterbatasan pelaksanaan belanja daerah yang disebabkan oleh pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19. Kedua, upaya efisiensi yang dilakukan terutama dalam kegiatan belanja barang dan jasa. “Kendala teknis lainnya seperti keterbatasan waktu proses pengadaan barang jasa, harga lebih tinggi dari pagu anggaran, belum ada putusan pengadilan, keterbatasan kegiatan akibat pandemi dan kendala pengadaan suku cadang impor,” ucap Riza. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami hal serupa yaitu hanya terealisasi di angka sekitar 80 persen.
Penerimaan pembiayaan direalisasikan sebesar Rp 11,91 atau 81,15 persen dari target sebesar Rp 14,48 triliun. Sumber penerimaan pembiayaan terdapat dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp 5,16 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 6,74 triliun. “Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 5,94 triliun atau 61,26 persen dari rencana sebesar Rp 9,69 triliun,” ucap Riza. Pengeluaran pembiayaan banyak dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.