Koran Tempo, Jumat, 26 April 2019
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik kinera pemerintah DKI dalam menjalankan program subsidi pangan kepada penduduk miskin di Ibu Kota. Alasannya, program itu dianggap tidak tepat sasaran. Dewan mendesak pemerintah agar memvalidasi data penerima bantuan.