JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya memiliki pemikiran sama terkait permasalahan reklamasi Teluk Jakarta.
Presiden Jokowi, kata Ahok, tidak pernah mempermasalahkan persoalan reklamasi. Menurut dia, setiap negara di seluruh dunia juga melakukan reklamasi untuk menambah daratannya.
“Saya kira secara prinsip Presiden, pernah jadi gubernur, bagi Presiden reklamasi enggak ada yang salah. Seluruh dunia juga ada reklamasi,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Kala menjabat Gubernur DKI, kata Ahok, Presiden Jokowi pernah berpesan agar reklamasi tidak boleh sampai merusak lingkungan dan menyebabkan banjir di pesisir Ibu Kota.
“Yang penting jangan merusak lingkungan kata Presiden; kedua, jangan sebabkan banjir sesuai lah; terus porsi biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi gubernur bilang saya dari masih wagub sudah ribut sama pengembang. Pengembang saat itu tawarkan Rp1 juta per meter, ya enggak bisa dong. Kita harus bicara berapa persen dari NJOP,” terang Ahok.
Ia menambahkan, bagi Presiden Jokowi permasalahan reklamasi adalah persoalan sederhana. Sebab, reklamasi harus memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam membangun hunian baru nantinya.
“Presiden sederhana saja, jangan kejadian bikin pulau nanti orang yang kerja di situ datang dari Tangerang, Bekasi, Depok enggak ada rumah. Di sini harus ada fasum 45 persen, ada tanah komersial 5 persen, masak harus pakai ABDP bangun fasum-fasos di pulau,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ahok mempersilakan para pengembang untuk membuat pulau di Teluk Jakarta. Namun, para pengembang harus menaati peraturan yang ada.
“Jadi maunya gimana? Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI. Fasum dan fasos 45 persen punya DKI. Lima persen gross pulau punya DKI. Terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung nanti,” tandasnya.
(sus)