16 April 2015
Selama tiga hari delegasi BPK RI dari tanggal 24 Maret s.d. 26 Maret 2015 menghadiri pertemuan kedelapan INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI). Delegasi dipimpin oleh Profesor Eddy Mulyadi Soepardi, M.M, SE.,Akt.,C.Fr.A.,C.A., Anggota III BPK RI yang didampingi Bahtiar Arif Kepala Ditama Revbang dan Dominika D.Rosana, Staf Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
Kelompok Kerja indikator kunci nasional bertujuan untuk mendukung peran badan pemeriksa di dalam menilai efisiensi dan keefektifan sumber daya negara serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI di dalam arena internasional, khususnya di dalam perancangan dan pengendalian indikator utama nasional melalui berbagai cara. Dalam jangka panjang, indikator kunci nasional mendorong suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan, transparansi, kepercayaan publik untuk menanggulangi korupsi dan menilai pengelolaan sumber daya demi kepentingan negara dan masyarakat, serta menjadi indikator dalam antisipasi terhadap krisis global seperti saat ini.
INTOSAI WGKNI memiliki 23 anggota dan 4 pengamat, dengan Ketua adalah Accounts Chamber Rusia. BPK bergabung sebagai anggota kelompok kerja pada tahun 2008 dan mengikuti pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja sejak tahun 2009. Pertemuan kedelapan diselenggarakan di Sofia, Bulgaria, 24-26 Maret 2015. Pertemuan kedelapan WGKNI membahas laporan perkembangan indikator kunci nasional dan konsep terkait dengan implementasi indikator kunci nasional serta peran lembaga pemeriksa dalam pemeriksaan indikator kunci nasional tersebut. Delegasi BPK menyampaikan presentasi mengenai perkembangan indikator kunci nasional di Indonesia serta peran BPK terkait indikator kunci nasional tersebut.
Hasil pertemuan kedelapan meliputi persetujuan atas rencana kegiatan 2015-2016, rencana penyusunan pedoman indikator kunci nasional dan tuan rumah pertemuan berikutnya di Armenia, tahun 2016. Hasil pertemuan dapat dijadikan bahan pembelajaran oleh BPK antara lain untuk pengembangan pemeriksaan kinerja dengan menggunakan indikator kunci nasional di Indonesia yaitu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menggunakan hasil pengalaman negara lain. Usulan tindak lanjut terkait kegiatan berikutnya adalah memberikan masukan atas pedoman terkait pengembangan indikator kunci nasional dan peran lembaga pemeriksa serta pengembangan pemeriksaan kinerja dengan penggunaan indikator kunci nasional.
