Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta mengadakan acara Media Workshop pada hari kamis 26 Oktober 2017. Acara yang dihadiri oleh para awak media baik media Online, media cetak ,maupun media elektronik. Acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Syamsudin dan menghadirkan 2 narasumber, yaitu R Yudi Ramdan Kepala Biro Humas dan KSI BPK RI dan Asmono Wikan direktur eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS).
Dalam sambutan Kepala Perwakilan mengatakan bahwa Media massa mempunyai peran penting sebagai pengontrol. Dengan peran ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan negara. Kalan menjelaskan tugas BPK Perwakilan DKI Jakarta yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jakarta.
“Selain itu, BPK Perwakilan DKI Jakarta juga memeriksa pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah maupun lembaga negara lainnya. Setiap lembaga atau pemerintah daerah yang mengelola keuangan negara disebut entitas,” papar Kalan Syamsudin.
Menurut Kalan, BPK RI tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan, khususnya media massa, tentu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.
Dengan fungsi kontrol media massa, tentu setiap entitas atau pengelola keuangan negara bekerja dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.
“Media massa tentu akan menyorot setiap indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Jadi, setiap temuan tentu tidak bisa disembunyikan,” kata Syamsudin.
Selain sebagai fungsi kontrol, lanjut dia, diharapkan media massa bisa menjadi alat pendorong setiap entitas mengelola keuangan negara sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itu, butuh kesamaan persepsi antara media massa dengan BPK RI dalam menyikapi hasil pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan negara setiap entitas, khususnya yang ada di Jakarta,” kata dia.
Alasan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini adalah karena masih terdapat inkonsistensi dan perbedaan persepsi publik dan media terhadap kinerja BPK dan terhadap komitmen BPK untuk transparansi dan keterbukaan informasi.
Dengan acara ini diharapkan dapat menyamakan persepsi tersebut dan mensosialisasikan BPK sebagai lembaga publik yang terbuka, transparan dan akuntabel
Sementara itu R Yudi Ramdan selaku Kepala Biro Humas dan KSI BPK RI menyatakan, BPK RI memiliki tantangan yang lebih besar mengingat anggaran serta asset Pemprov DKI Jakarta cukup besar.
“Proses kerja di Jakarta tidak sama dengan daerah karena memiliki anggaran yang besar dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang cukup banyak. Bayangkan, Satu SKPD di DKI anggarannya mungkin bisa setara dengan satu kabupaten di daerah mungkin Sulawesi atau Kalimantan. Jadi ada proses-proses tidak mudah yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan,” jelasnya
Selanjutnya narasumber dari Serikat Perusahaan Pers Asmono Wikan menjelaskan tentang peranan media dalam perencanaan BPK. Selesai acara paparan dari narasumber diadakan tanya jawab dengan awak media dilanjutkan dengan ramah tamah
