Kamis, 28 Mei 2015, Ketua BPK, Harry Azhar Azis, didampingi Wakil Ketua, Sapto Amal Damandari, Anggota I, Agung Firman Sampurna, Anggota II, Agus Joko Pramono, dan Anggota VII, Achsanul Qosasih diterima oleh Pimpinan DPR dan para Ketua Komisi di ruangan pimpinan Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Pelaksana BPK antara lain Sekretaris Jenderal, Kaditama Binbangkum, Tortama KN I, Tortama KN III dan Tortama KN VII.
Pertemuan tersebut diawali dengan pemaparan Hasil Pemeriksaan BPK atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilanjutkan dengan penyerahan LHP kepada Pimpinan DPR. Ketua BPK menjelaskan bahwa secara umum pengelolaan dana Bina Lingkungan BUMN tidak memenuhi azas pengelolaan keuangan negara yang memadai. Diantaranya terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp208,68 untuk Program Cetak Sawah, sebesar Rp1,45 miliar untuk Program Pembibitan Sapi, dan sebesar Rp1,68 miliar untuk Program Pengembangan Sorgum.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai tanggapan BPK atas permintaan DPR untuk melakukan audit kinerja dan keuangan atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya mengenai persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak di 269 kota/kabupaten pada 9 Desember 2015. Harry Azhar Azis menjelaskan bahwa untuk mengetahui tujuan, lingkup dan sifat pemeriksaannya BPK akan melakukan pendalaman lebih lanjut oleh Anggota II dengan Komisi II dan Komisi III.
