[huge_it_slider id=”4″]
Jumát 6 November 2015 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Penyerahan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Taufik beserta jajarannya, dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun dan jajarannya.
Penyerahan LHP BPK dilakukan oleh Kepala Perwakilan kepada Wakil ketua DPRD dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Efdinal menyampaikan bahwa beberapa permasalahan dalam hasil pemeriksaan yang perlu di atasi, antara lain :
- Aspek komitmen,regulasi dan kebijakan
- Aspek pengelolaan SDM
- Aspek teknologi informasi
Berkenaan dengan hal tersebut,BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan perbaikan dengan langkah tindak lanjut antara lain sebagai berikut :
- Menetapkan Grand design implementasi SAP Berbasis akrual dan mensosialisasikan kepada SDM terkait;
- Meminta komitmen kepala SKPD untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual;
- Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelatihan di bidang akuntansi berbasis akrual;
- Mensosialisasikan peraturan-peraturan gubernur terkait implementasi SAP berbasis akrual kepada SDM terkait;
- Menetapkan kebijakan promosi dan mutasi SDM pengelola keuangan,aset,teknologi informasi dan pereviu laporan keuangan sesuai kompetensi;
- Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkordinasikan SKPD terkait dalam mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual;
- Memerintahkan Inspektur untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi implementasi SAP berbasis akrual
BPK RI mengharapkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.
Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menyambut baik atas hasil pemeriksaan BPK dan menyatakan bahwa hasil temuan BPK memang sesuai dengan yang telah dipahami oleh DPRD yaitu Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih perlu banyak perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan dan pemprov DKI di himbau untuk mengusulkan anggaran untuk pengembangan sistem sehingga dapat menghasilkan data keuangan berbasis akrual.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan dalam sambutannya penerapan SAP berbasis akrual merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013. Sejak diberlakukan, pemerintah daerah diberi waktu hingga dua tahun untuk dapat menerapkan.
Namun, dalam LHP yang disampaikan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, ada tiga aspek permasalahan yang perlu diatasi. Yang pertama, aspek komitmen, regulasi dan kebijakan. Kedua, aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan terakhir aspek teknologi informasi.
Pihaknya, tambah Djarot, akan mendorong Diskominfomas DKI Jakarta untuk menyiapkan sistem informasi yang bersinergi dengan SAP berbasis Akrual. Selain itu, secara regulasi dan kebijakan, akan disusun grand design tahapan action plane berikut penganggaran.
Sedangkan untuk penyiapan SDM, Djarot mengaku akan menyinergikan dengan SKPD untuk melakukan sosialisasi. Secara bertahap, DKI pun akan melatih SDM untuk dapat memahami dan menguasai SAP berbasis akrual.
Turut hadir pula Kepala Sekretariat Perwakilan BPK DKI Walmin Purba, Kasubaud DKI I Hadiyati Munawaroh yang juga memberikan pemaparan tentang hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan SAP berbasis Akrual,KasubAud DKI II Harwinoko,KasubAud DKI III Andri Yogama,KasubAud DKI IV E.Priyonggo dan Kasubbag Humas Cahyo Sartono. Acara ditutup oleh doá oleh Andi Ferdiansyah.===AF===
