Kompas.id, Kamis 4 Februari 2021
Pembiayaan penambahan kamera tilang elektronik atau ETLE tidak tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2021. Namun, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya masih punya harapan dari APBD perubahan.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menjelaskan, saat tahun lalu diusulkan untuk masuk dalam APBD 2021, pengadaan tambahan kamera ETLE dimasukkan dalam pos belanja hibah mengingat pelaksananya bukan Pemerintah Provinsi DKI, melainkan Ditlantas Polda Metro Jaya. Saat pembahasan di Badan Anggaran, hibah ETLE ditiadakan mengingat anggaran mesti dihemat di tengah situasi pandemi Covid–19.
“Waktu itu kan kita terbatas anggarannya, yang hibah–hibah di–pending (tunda) dulu,” ucap Sinaga saat dihubungi pada Kamis (4/2/2021). Namun, ia mendorong Ditlantas Polda Metro Jaya untuk kembali mengusulkan hibah pengadaan kamera ETLE ke Pemprov DKI agar bisa dibahas lagi di DPRD untuk masuk ke APBD perubahan (APBD–P) 2021.
Menurut Sinaga, penambahan kamera ETLE masih berpeluang terealisasi melalui APBD hasil perubahan karena manfaatnya sangat besar untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Ibu Kota. Meski tidak ada polisi yang mengawasi, para pengendara tetap akan disiplin mematuhi peraturan lalu lintas karena dipantau kamera.
Merujuk pengalaman tahun sebelumnya, DPRD dan Pemprov baru menyepakati APBD–P DKI bulan November. Saat itu, besar anggaran disetujui menjadi Rp 63,23 triliun, turun dibanding APBD 2020 yang sebesar Rp 87,95 triliun.
Jika nanti APBD–P DKI 2021 juga baru disepakati pada November dan usulan penambahan kamera diloloskan, Sinaga yakin Polda Metro Jaya masih mampu mengadakan pada tahun ini. “Itu kan pengadaan barang, bukan proyek yang butuh waktu terlalu lama untuk pelaksanaannya,” ujar kader PDI Perjuangan ini.
Direktur Lantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menuturkan, pihaknya mengusulkan penambahan 50 kamera ETLE pada Pemprov DKI tahun ini. Jika disetujui, penambahan tersebut bakal menjadi pengadaan kamera ETLE tahap III.
Pengadaan tahap I di akhir 2018 menghasilkan pemasangan 12 kamera ETLE. Setelah itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menerima hibah dari DKI sebesar Rp 38,5 miliar untuk menambah 45 kamera ETLE pada 2020. Dengan demikian, sekarang total 57 kamera mengawasi pengendara di berbagai titik di Ibu Kota.
Sambil menanti keputusan terkait pengadaan kamera ETLE tahap III, Ditlantas Polda Metro Jaya mengincar pemasangan kamera ETLE di jalur bus transjakarta dan sejumlah jalan tol terlebih dahulu. “Dalam waktu dekat ini, kami akan mengadakan rapat dengan pihak Transjakarta dan pengelola jalan tol untuk perkembangan pemasangan kamera di 10 koridor jalur bus dan di jalan–jalan tol di Jakarta,” kata Sambodo.
Sambodo berharap, fitur kamera ETLE di Jakarta bisa semakin disempurnakan agar kian banyak jenis pelanggaran yang bisa dideteksi. Contohnya, pelanggaran kapasitas kendaraan seperti tiga pengendara berboncengan pada satu sepeda motor, pengendara motor tidak berhelm, dan pelanggaran batas kecepatan baik batas maksimal maupun minimal.
Saat awal ETLE diterapkan, kamera yang ada hanya mampu mendeteksi pelanggaran menerobos lampu merah dan pelanggaran marka. Kini, kamera ETLE juga mampu mendeteksi pelanggaran ketentuan ganjil–genap, pelanggaran batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan menggunakan ponsel saat mengemudi.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono mengatakan, selain oleh Polda Metro Jaya, ETLE saat ini sudah diterapkan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur dan Polda DI Yogyakarta. Namun, Korlantas Polri menargetkan seluruh direktorat dan satuan lalu lintas di Indonesia akan menerapkannya secara bertahap, mengingat Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadikan ETLE sebagai salah satu program 100 harinya.
Untuk tahap pertama, Polri pada 17 Maret akan meluncurkan ETLE di tiga polda dan empat kepolisian resor, yaitu Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau, serta Polresta Jambi, Polres Gresik (Jawa Timur), Polresta Barelang Batam (Kepulauan Riau), dan Polresta Padang (Sumatera Barat). Total 166 kamera dipasang di polda dan polresta tersebut.
Guna menggalang dukungan terhadap perluasan ETLE, Jenderal Sigit pada Selasa (2/2) berkunjung ke Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. “Tilang elektronik tentunya merubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian–penyesuaian,” ujarnya.