Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menunjukkan komitmen dalam menekan angka pengangguran di Jakarta melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Tidak hanya itu, sejumlah upaya terus dilakukan guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, dengan memadukan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis data.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, tingginya proporsi sektor informal, serta kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi yang terus meningkat, menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta.
Ia menekankan pentingnya memahami kebutuhan dunia usaha sebagai langkah awal dalam mengatasi pengangguran.
“Bicara ketenagakerjaan, kita bicara tentang supply dan demand, jadi demand-nya bagaimana kita bisa meng-capture sebetulnya kebutuhan dunia usaha itu seperti apa, kemudian kita mempersiapkan supply-nya. Dan terpenting kita juga betul-betul harus bisa menciptakan lapangan kerja,” ujar Sri, Selasa (10/12).
Sri menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta sebesar 6,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus memprioritaskan upaya penurunan angka pengangguran melalui pendekatan yang komprehensif. Ia menyebut, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyusun grand design Strategi Penanggulangan Pengangguran di Jakarta, sebuah langkah strategis jangka panjang yang komprehensif.
“Di dalam grand strategy tersebut terdapat pemanfaatan data, kemudian mengidentifikasi masalahnya, target per tahun, pencapaiannya dalam rangka pengentasan pengangguran, lalu strateginya, dan pastinya harus ada indikator keberhasilan, berupa solusi yang memang tepat untuk Jakarta,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memastikan tenaga kerja Jakarta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan dunia usaha.
“Utamanya adalah kita mempersiapkan secara supply, kita punya SMK, kita juga punya Pusat Pelatihan Kerja Daerah kalau kita bicara vokasi, dan juga pendidikan formal, kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” ucapnya.
Sri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga sedang membuat dashboard terpadu, platform digital yang mengintegrasikan data tenaga kerja, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, dan data lainnya terkait ketenagakerjaan di DKI Jakarta.
Selain mendukung pengambil kebijakan dalam memantau implementasi strategi pengurangan pengangguran di Jakarta, dashboard terpadu tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi peluang kerja.
Sri menjelaskan, dashboard terpadu memiliki beberapa fitur utama di antaranya, data dan informasi ketenagakerjaan, portal informasi lowongan kerja, pusat pelatihan kerja daerah, Kartu Pekerja Jakarta, sistem pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis web, termasuk pengembangan UMKM, kemudahan perizinan, kemudahan investasi dan lain-lain.
“Seluruh data-data yang ada di beberapa unit di Dinas Tenaga Kerja misalnya, di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, di bidang penempatan tenaga kerja, termasuk juga dari Dinas UMKM, Dinas PMPTSP, dan perangkat daerah lainnya, kita integrasikan dalam dashboard terpadu,” tandasnya.
