www.detik.com, Jumat, 23 Juni 2023
Detik2
Program Hunian DP Nol Rupiah kini berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik. PDIP DKI Jakarta menilai sejak awal nama Hunian DP Nol Rupiah telah menjadi perdebatan.
“Sejak awal kampanye Anies Baswedan tentang Rumah DP 0 rupiah sudah menjadi perdebatan banyak pengamat karena dianggap sebagai program boombastis dan tidak realistis,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo, saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).
“Dan itu terbukti sejak menjabat hingga akhir masa jabatan Anies tak pernah mampu mewujudkan program tersebut, dari janji menyiapkan 250 ribu unit Rumah DP 0 tidak lebih dari 1.300 an saja yang mampu diwujudkan,” sambungnya.
Rio mengatakan hunian merupakan problem krusial bagi warga Jakarta. Sehingga menurutnya, langkah Pemprov yang dipimpin oleh Pj Gubernur Heru Budi mengganti nomenklatur dan memodifikasi sistem perlu diapresiasi.
“Hunian atau pemukiman adalah salah satu problem krusial bagi warga Jakarta, kita harus memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Heru Budi tentang upayanya melalui perubahan Rumah Dp 0 Rupiah menjadi Hunian Terjangkau Milik, selain juga terus melanjutkan program Rusun,” kata RIo.
“Intisarinya adalah substansi pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi warga. Apalagi secara regulatif sudah ada transisi antara RPJMD 2017-2022 saat eks Gubernur Anies dengan RPD 2023-2026 saat era kini Pj Gubernur Heru Budi Hartono,” tuturnya.
Baca juga:
Viral Rumah DP Rp 0 Jadi Kos, Dinas Perumahan DKI Akan Panggil Pemilik
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI dari PKS Abdurrahman mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama tersebut. Namun, Suhaimi mengingatkan substansi program DP Nol Rupiah diperuntukkan untuk meringankan warga dalam memiliki rumah.
“Intinya, substansi awalnya kenapa ada DP 0 Rupiah itu kan untuk membantu masyarakat, meringankan paling tidak DP-nya,” tuturnya.
“Kalau saya sebagai wakil rakyat bagaimana tidak memberatkan masyarakat, tidak merumitkan masyarakat,” sambungnya.