Koran Tempo, Jumat, 10 Juli 2020
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID DKI JAKARTA
https://jakarta-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia