Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan orasi ilmiah dengan tema “BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat” pada acara Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Gotong Royong ke XVI, Dies Natalis XXV dan Inaugurasi yang dilaksanakan pada Sabtu, 14 Maret 2015, di Graha Makarti Bakti Nagari, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.
Acara yang mengundang Ketua BPK RI Harry Azhar Azis sebagai narasumber dan dihadiri oleh Ketua STIE Gotong Royong M.Irsyad Sudiro, Ketua Prodi Pasca Sarjana STIE Gotong Royong Muchsin Ridjan, Puket I Djamudin, Puket II Solihin dan Puket III Chairuddin Simatupang, Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta, Dosen dan Karyawan STIE Gotong Royong dan Wisudawan serta Wisudawati STIE Gotong Royong.
Dalam sambutannya, Ketua BPK RI mengatakan menyambut baik undangan dari STIE Gotong Royong dan mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati “Saya sangat senang dan bangga bisa berada di tengah-tengah para akademisi yang telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan pembangunan di Indonesia”, jelas Ketua BPK RI.
Pada forum tersebut Ketua BPK RI menguraikan peran BPK dalam menilai pengelolaan Keuangan Negara khususnya, dan dalam membangun melalui pengelolaan negara menuju Indonesia sejahtera. Dalam teori-teori ekonomi kita mempelajari tentang ilmu manajemen, studi pembangunan, dan akuntansi yang tujuannya adalah untuk membuat pengelolaan keuangan baik itu swasta maupun negara mencapai tujuan yang dikehendaki.
Dalam UUD ditetapkan di pasal 23 bahwa pengelolaan Keuangan Negara harus bersifat terbuka, bertanggung jawab dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Indonesia sudah mencapai menjadi makin baik tetapi unsur sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, masih dalam tanya yang cukup besar. Setelah Indonesia merdeka cukup lama ternyata masih jauh di bawah negara tetangga, sebut saja Singapura dan Malaysia yang merdeka kemudian mencapai kesejahteraan, misalnya indikatornya adalah pendapatan perkapita maka Indonesia jauh berada di belakang mereka, padahal Indonesia merdeka lebih dahulu.
Pendapatan perkapita Indonesia USD 3.500, Malaysia USD 12.000, Singapura USD 40.000 artinya Malaysia empat kali dan Singapura sepuluh kali lebih kaya dari Indonesia, bahkan tenaga kerja indonesia mencari lapangan pekerjaan di Singapura dan Malaysia, karena pemerintah Indonesia belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk rakyatnya sendiri, sehingga rakyatnya mencari lapangan kerja di negara lain yang tujuannya mencari kesejahteraan yang belum bisa di sediakan oleh pemerintah Indonesia. Padahal salah satu tugas pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD adalah memajukan kesejahteraan umum salah satunya adalah menyediakan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut disebabkan karena pemerintah Malaysia dan Singapura lebih fokus di dalam menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga lebih cepat maju dan mensejahterakan rakyatnya.
Oleh karena itu, Ketua BPK RI selalu memberikan pemahaman tentang pentingnya optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab “Selama menjadi Ketua BPK, saya datangi Gubernur, Bupati, Walikota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pimpinan-Pimpinan Lembaga, dengan mengingatkan mereka pasal 23 UUD, yaitu pengelolaan Keuangan Negara harus dilakukan secara terbuka (Transparan) dan bertanggung jawab (Akuntabel) serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, tegas Harry Azhar Azis.
Pada Akhir pemaparannya Ketua BPK RI berpesan menjadi tugas kita bersama dimanapun di ditempatkan dalam bekerja, baik sebagai pegawai negeri ataupun di tempatkan di swasta untuk terus memajukan negara dan rakyat Indonesia semakin sejahtera. Dan diharapkan STIE Gotong Royong ini terus membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa serta menjadi bagian anak bangsa yang terdepan dalam rangka memajukan dan memakmurakan bangsa Indonesia.
