Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Sindo, Kamis, 6 APril 2017
Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan menteri dalam negeri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada). Selain inkonstitusional, pembatalan perda itu juga melanggar prinsip-prinsip otonomi daerah dan menciptakan ketidakpastian hukum.
