DENPASAR, Humas BPK – Unit kerja hubungan masyarakat (humas) baik di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun kementerian/lembaga diharapkan dapat mendalami strategic foresight yang telah dirampungkan BPK, sehingga memahami substansi foresight. Hal ini bertujuan agar strategic foresight yang telah dirampungkan BPK dapat dimanfaatkan dengan efektif.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan strategic foresight yang telah dihasilkan dapat membangun awareness yang diantisipasi oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, agar strategic foresight dapat dimanfaatkan dengan efektif, dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat.
“Melalui forum ini, kami berharap unit kerja humas baik di BPK maupun Kementerian/Lembaga mendalami agar dapat memahami substansi foresight yang telah berhasil dirampungkan. Untuk selanjutnya diinternalisasi ke dalam perencanaan strategis dengan dukungan unit penelitian dan pengembangan di masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar Ketua BPK dalam kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), pada Jumat (19/11/2021).
Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Peran Foresight BPK dalam Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan” digelar secara daring dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Youtube BPK. Forum ini merupakan wadah koordinasi dalam rangka penerapan strategi komunikasi publik melalui diseminasi kebijakan masing-masing kementerian/lembaga.
Ketua BPK menyebutkan forum ini menjadi penting, karena dalam situasi krisis kesehatan akibat Pandemi Covid-19 yang telah bereskalasi menjadi krisis ekonomi dan sosial, sustainability dan resiliensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat menghadapi tantangan yang sangat besar.
Pada saat yang sama, Ketua BPK menambahkan, kita juga secara bersinambungan perlu melakukan inovasi mencari cara kerja baru, berkolaborasi untuk sinergi, responsif, dan antisipatif menghadapi tantangan masa depan dengan tetap terus mengembangkan budaya Accountability for All, dan stay relevant dalam memenuhi tugas konstitusional, serta harapan pemangku kepentingan yang semakin meningkat.
Senada dengan yang disampaikan Anggota V BPK, pada pembukaan workshop, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Nyoman Adhi Suryadnyana mengharapkan hasil Pemeriksaan Kinerja Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dapat mengungkapkan kendala dan permasalahan signifikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan vokasi.
“Dalam kondisi seperti ini, kita semua semakin dituntut untuk menempatkan akuntabilitas sebagai landasan dalam setiap tindakan, keputusan dan kebijakan yang kita buat. Karena akuntabilitas sejatinya adalah komitmen dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK dan kementerian/lembaga, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kementerian/lembaga.
Forum ini menghadirkan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara B. Dwita Pradana, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama sebagai narasumber. Adapun moderator pada kesempatan ini yaitu Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti.
Forum ini diikuti oleh peserta yang merupakan para pejabat unit kerja bidang humas pada 100 instansi yang meliputi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan perguruan tinggi di lingkungan pemerintah pusat.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh para pejabat bidang kehumasan di lingkungan BPK Pusat maupun BPK Perwakilan. Diharapkan dengan dilaksanakan Forum Tematik Bakohumas BPK ini, mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan dapat ditingkatkan, selain itu juga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan BPK terhadap peran Foresight BPK dalam rangka penanganan Covid-19.
