JAKARTA – DPRD DKI Jakarta secara resmi telah menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi Teluk Jakarta. Dua Raperda tersebut tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sendiri mengaku merasa rugi jika pembahasan dua Raperda tersebut dihentikan. Khusunya terhadap industri properti.
“Yang paling diutamakan itu bagaimana nasib nelayan. Ada 20 ribu nelayan di Teluk Jakarta itu yang harusnya paling diutamakan,” kata Pengacara Publik dari LBH Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea kepada Okezone saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Menurutnya, Ahok tidak seharusnya malah memikirkan industri properti. Tapi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari reklamasi tersebut.
“Kemudian bagaimana kerusakan lingkungan yang ada di Teluk Jakarta, bukan masalah properti. Kalau masalah properti, pengembang mengadakan properti silakan dengan upaya lain, bukan di Teluk Jakarta,” tegas dia.
Menurutnya, penghentian pembahasan tersebut tentunya akan mendapatkan sambutan baik dari nelayan. Bahkan, hal ini berujung akan menyelamatkan warga Jakarta secara keseluruhan.
“Ini akan mendapat dukungan dari nelayan sendiri. Dengan dihentikannya reklamasi justru akan menyelamatkan warga Jakarta seluruhnya karena yang harus diperhatikan itu masalah untung rugi, bukan keuntungan maksimal nominal uang, tapi bagaimana dampak sosial kepada masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Ahok mengatakan industri properti merupakan penopang bagi berbagai macam industri lainnya. Sehingga jika dihentikan pembahasan soal raperda tersebut akan menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat.
“Karena dalam satu industri properti itu ada ribuan industri yang mengikuti. Keramik, macam-macam, pabrik-pabrik, listrik, pasir, buruh. Dari orang yang enggak sekolah sampai yang sekolah. Dan ini juga sewa-menyewa semua kan pajak,” jelas Ahok.
(kha)