Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meminta keterangan sejumlah pihak dan menggali dokumen terkait dugaan korupsi di RS Sumber Waras.
“Iya sejak dilaporkan termasuk KPK menerima hasil audit BPK telah ada tim yang melakukan penelaahan dan kemudian juga disandingkan dengan kemungkinan info lain selain audit BPK. Proses pengumpulan bahan ya ada keterangan dan dokumen,” kata Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/1).
Priharsa mengatakan KPK belum dapat mengungkapkan detail proses perkembangan hingga kini. Namun, Priharsa memastikan tahap pengusutan belum memasuki penyidikan. Artinya, belum ada seseorang yang diduga melakukan korupsi.
“Belum ada ekspose ke pimpinan,” katanya.
Penanganan perkara di KPK tak bergantung dengan tenggat waktu yang spesifik. Menurut Priharsa, lama atau tidaknya penanganan tergantung dari banyaknya data yang dilaporkan, tingkat kesilitas kasus, dan keterangan para terperiksa.
“Semakin banyak info yang didapat semakin cepat kesimpulan,” katanya.
Kasus RS Sumber Waras dilaporkan oleh pengamat perkotaan Amir Hamzah. Amir melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjaha Purnama alias Ahok dengan tudingan korupsi jual beli lahan.
Sementara itu, dalam laporan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pelat merah itu seluas 3,7 hektare.
BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.
BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp191 miliar.
Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras. (obs)