Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Pos Kota, Kamis, 6 September 2018
DPRD DKI Jakarta mendesak pemprov membatalkan rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 11 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) DKI 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi pembahasan anggaran perubahan tersebut.
