Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Pemeriksaan pengelolaan keuangan tersebut ditandai dengan adanya kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/9/2020).
“Saya menyambut gembira acara ini, kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 hari ini. Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis,” kata Jokowi saat memberikan sambutan.
Dukungan ini diberikan, lanjut Jokowi, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BUMN, BLU dan BUMD serta TNI-Polri, maupun lembaga atau badan lain yang mendukung penuh langkah BPK atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 secara transparan, akuntabel dan efektif.
Lebih lanjut Jokowi menerangkan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah pusat dan daerah, termasuk TNI, Polri dan BUMN untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian.
Langkah extraordinary yang dilakukan antara lain, Pemerintah harus bergerak cepat mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah pandemi. Lalu, pemerintah harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemerintah harus menggerakkan seluruh aparat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan.
“Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana, demi keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit belit yang kita buat sendiri. Yang sudah waktunya harus kita rombak,” ujar Jokowi.
Upaya extraordinary juga dilakukan di bidang perekonomian. Seperti bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok dan uang tunai harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur atau tiba-tiba tidak berpenghasilan. Kemudian, bantuan UMKM, subsidi gaji dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat. Semua ini dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan.
“Semua itu, saya tegaskan kembali, berulang-ulang, untuk menyamakan frekuensi bahwa memang kita dalam kondisi krisis. Pemerintah harus mengganti channel kerja dari channel yang biasa-biasa menjadi channel yang luar biasa. Seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini,” terang Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur. Agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat dengan tepat sasaran dan efisien. Pemerintah sudah komitmen bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas untuk keluar dari krisis, namun memanfaatkan krisis untuk melakukan lompatan. Memanfaatkan krisis ini untuk membangun cara kerja baru, kelembagaan baru yang mampu berkompetisi dalam persaingan global.
“Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu kedepankan akuntabilitas, transparansi dan inovasi dengan selalu mengutamakan tujuan utama dari program yang dijalankan,” jelas Jokowi.
Karena itu, Jokowi menyambut baik upaya BPK bersama-sama dengan pemerintah untuk menyamakan frekuensi dalam rangka menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, bahkan melakukan lompatan kemajuan.
“Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara,” tegas Jokowi.
Sumber:BeritaSatu.com
