Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Indopos, Kamis, 6 Oktober 2016
Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta berharap Provinsi DKI Jakarta tidak kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena sebelumnya, DKI sudah menyandang status WDP selama tiga tahun berturut-turut. Tepatnya pada tahun 2013, 2014, dan 2015.
