15 Mei 2015
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Seminar Ekonomi dan Silaturrahim Umat Islam ke-1 di Graha Gubernur Sulut Bumi Beringin, pada hari Senin (11/05), di Manado.
Seminar sehari yang membahas mengenai ekonomi dan keuangan tersebut menghadirkan Ketua BPK, Harry Azhar Azis dan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad sebagai narasumber.
Ketua BPK, dalam paparannya mengungkapkan, bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota di Indonesia, masih tergolong buruk. BPK menemukan, 70 persen Pemda bermasalah. Dari 538 Pemda, hanya 30 persen atau 156 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selebihnya, berpotensi merugikan negara, bahkan korupsi.
Dalam hal tata kelola, lanjut Ketua BPK, laporan keuangan pemda masih bermasalah, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. “Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Ketua BPK.
Ketua BPK menyayangkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini yang tertinggal dari negara lain. Menurutnya, hal ini erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Untuk itu, Ketua BPK menekankan, agar setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus diperhatikan. “Kita harus serius memperhatikan tiap rupiah yang dikelola. Sejauh mana bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua BPK.
Namun, Ketua BPK menjelaskan, bahwa opini terhadap laporan keuangan suatu daerah tidak selalu menjamin kesejahteraan rakyatnya. “Ada daerah yang raih WTP beberapa tahun, tapi rakyat miskin bertambah. Tapi, ada pula yang jadi sejahtera. Jadi beda-beda kasusnya,” ungkap Ketua BPK.
Acara yang dipandu Direktur JPNN/CEO Manado Post, Suhendro Boroma ini berlangsung menarik. Turut hadir pula pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang yang membuka secara resmi acara silaturrahim tersebut. Usai seminar, Senin sore hingga Selasa sore akan disambung acara Silaturrahim yang dihadiri oleh pengurus MUI di 15 kabupaten/kota, para pimpinan organisasi keagamaan di Sulut, serta tokoh agama dan tokoh pemuda Islam Sulut.
