JAKARTA – Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan masalah Reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, sejak awal pemberian izin reklamasi tersebut sudah bermasalah.
Terlebih, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka suap terkait pembahasan Raperda soal reklamasi.
“Presiden harus turun tangan di proyek reklamasi ini. Ada apa sebenarnya di proyek reklamasi ini,” kata Penasihat Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Fuad, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).
Fuad merasa ada yang janggal dengan izin pelaksanaan reklamasi yang sudah dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada beberapa pengembang. Berbekal izin tersebut, pengembang akan melakukan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Untuk siapa proyek ini, apakah untuk kepentingan rakyat? Apakah untuk kepentingan nelayan, atau untuk siapa?” tuturnya. (Baca: DKI Diminta Batalkan Izin Reklamasi Teluk Jakarta)
Fuad beserta masyarakat Muara Angke merasa proyek yang digadang-gadang Ahok hanya untuk kepentingan segelintir pihak, terutama para pebisnis dan orang berduit semata. Fakta dilapangan, para nelayan sudah kesulitan mencari ikan di kawasan yang kini dibangun pulau G.
“Presiden Jokowi harus berani keluarkan Kepres, setop proyek reklamasi teluk Jakarta,” ucap Fuad.
(ysw)