Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
warta kota, 7 juli 2015
Senayan, warta kota – komisi IX DPR meminta pertanggungjawaban jajaran direksi Badan Penyelenggar Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait polemik pencairan dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai PP 46/2015, pekerja baru bisa mencairkan dana JHT setelah menjadi perserta minimum 10 tahun
