Koran Tempo, Selasa, 13 November 2018
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempersilakan pemerintah DKI melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi jika menemukan indikasi korupsi dalam pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Menurut dia, pelaporan KPK akan membuat indikasi korupsi itu menjadi jelas.