Jakarta, Beirtasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kecepatan dalam mencairkan belanja negara di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi sangat dibutuhkan rakyat.
“Kecepatan itu sangat penting. Sangat penting, apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyampaian LHP LKPP tahun 2019 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2020).
Menurutnya, percuma saja memiliki anggaran besar, namun anggaran tersebut tidak bisa secara tepat dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Padahal saat ini, rakyat sangat membutuhkan anggaran negara segera dibelanjakan. Sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian.
“Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan. Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, tepat, dan efisien dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali,” tegas Jokowi.
Apalagi di tahun 2020 ini, tambah Jokowi. Kecepatan penyerapan anggaran belanja sangat dibutuhkan karena saat ini kondisi dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Pemerintah harus banyak melakukan langkah extraordinary untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah. Extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut Kepala Negara mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Menurutnya jumlah anggaran tersebut sangat besar.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berani menjalankan program secara cepat tapi juga tepat, dan akuntabel. Saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” terang Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah memerintahkan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), BPKP dan LKPP agar mereka mampu menjadi bagian dari solusi percepatan belanja negara.
“Kepada penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan juga KPK, aspek pencegahan harus dikedepankan, memperkuat tata kelola yang baik, yang transparan dan akuntabel,” papar Jokowi.
Sumber: BeritaSatu.com
