Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Selasa, 8 Oktober 2019
Sejumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti beberapa mata anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta. Anggota dewan meminta pemerintah Jakarta menjelakan pos anggaran yang mereka anggap ganjil.
