Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Koran Tempo, Rabu, 29 Juli 2020
Pemerintah DKI seharusnya membahas lebih dulu bersama Dewan sebelum mengajukan permohonan pinjaman. Apalagi pemerintah provinsi berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Sebab, untuk me-ngajukan pinjaman, pemerintah provinsi harus mendapat persetujuan dari DPRD.
